FK RT/RW Beda Pendapat

Soal Kontrak Politik

Ecep Jaenudin

SUKABUMI – Kontrak politik belakangan ini menuai kontroversi. Ada pihak yang mendukung adanya kontrak politik yang diajukan figur yang hendak maju di Pemilukada Kota Sukabumi 2013, namun ada juga yang kontra. Jika sebelumnya Sekretaris Forum Komunikasi RT/RW, Gun Gun Gumelar menolak adanya kontrak politik karena menganggap akan menggiring Ketua RT atau RW ke politik praktis, kini Sekretaris II Forum Komunikasi RT/RW, Ecep Jaenudin, memiliki pandangan berbeda.

Menurut Ecep, kontrak politik itu penting sebagai bentuk komitmen seorang figur yang akan menjadi kepala daerah. Ia mendukung adanya kontrak politik maupun kontrak sosial selama menyangkut kesejahteraan rakyat dan para RT/RW Se-Kota Sukabumi dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis, Sehingga masyarakat tidak hanya diiming-imngi atau dibohongi dengan janji-janji kampanye figur.

“Pengaruh Ketua RT/RW di masyarakat sangat besar. Mereka inilah yang paling tahu kondisi di sekitarnya, sehingga wajar jika para ketua RT/RW ini membuat kontrak politik dengan figur tertentu sebagai jaminan bahwa warganya akan diperhatikan jika kelak figur bersangkutan terpilih,” katanya.

Ditambahkan Ecep, warga saat ini sudah cerdas. Mereka tidak akan mudah memilih salah satu kandidat jika tidak jelas arah atau program yang akan dijalankan. “Apakah program itu bisa dirasakan langsung dampaknya bagi sebuah daerah, akan menjadi analisa tersendiri bagi seorang ketua RT/RW sebelum menandatangani kontrak politik. Kami bisa menuntutnya jika terjadi penyelewengan, karena sudah ada komitmen secara tertulis,” kata Ecep.

Di Kota Sukabumi ada sekitar 1.800 RT dan RW. Dalam perda memang diatur bahwa RT/RW tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun kontrak politik ini bukan penggiringan warga ke politik praktis, hanya sebuah acuan bagi warga mengenai komitmen seorang figur.

Ecep sendiri memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan Andri Hamami yang telah membuat kontrak politik ke beberapa RT/RW. Itu menunjukkan keberanian sekaligus bentuk tanggung jawab seorang figur yang memang berniat menjadi kepala daerah. “Jadi apa yang dilakukan Andri, tidak sekadar mengubar janji, tapi memberikan jaminan melalui kontrak politik itu,” pungkasnya.(fkr)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=17386