FK RT/RW Beda Pendapat

Soal Kontrak Politik

Ecep Jaenudin

SUKABUMI – Kontrak politik belakangan ini menuai kontroversi. Ada pihak yang mendukung adanya kontrak politik yang diajukan figur yang hendak maju di Pemilukada Kota Sukabumi 2013, namun ada juga yang kontra. Jika sebelumnya Sekretaris Forum Komunikasi RT/RW, Gun Gun Gumelar menolak adanya kontrak politik karena menganggap akan menggiring Ketua RT atau RW ke politik praktis, kini Sekretaris II Forum Komunikasi RT/RW, Ecep Jaenudin, memiliki pandangan berbeda.

Read more »

Kandidat Perlu Diikat Kontrak Politik

Dengan Warga Lebih Penting Ketimbang Parpol

BERANI BERKOMITMEN:Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi, Andri Hamami dan bersama Ketua DPD Golkar Jabar Irianto Saipudin di Gedung Juang beberapa waktu lalu. Andri merupakan salah satu figur yang berani membuat kontrak politik dengan warga.
(dok/radarsukabumi)

SUKABUMI – Jika kontrak politik yang kini mulai ‘dimainkan’ kandidat atau balon walikota menuai kecaman dari Sekretaris Forum RT/RW, pandangan lain justru dilontarkan Ketua Lawyers Club Sukabumi (LCS), AA Brata Soedirja. Menurutnya, justru kontrak politik itu penting agar seorang kandidat tidak asa mengumbar janji ke masyarakat demi kepentingan pribadi.

Menurut Brata, keberanian seorang politisi membuat kontrak politik dengan warga patut diapresiasi. Soalnya, kontrak politik itu memiliki nilai pertaruhan tinggi bagi warga dan kandidat itu sendiri. “Bahkan saya berharap seluruh kandidat membuat kontrak politik dengan warga,” ujar Brata kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Pasalnya, kata Brata, kontrak politik merupakan bukti komitmen dan keseriusan untuk memimpin Kota Sukabumi. Untuk menghindari janji-janji manis yang diteriakan oleh bebrapa calon kepada masyarakat yang ternyata hanya janji manis guna meraup suara.

Brata bahkan menilai kontrak politik itu sebagai bagian dari proses pencerdasan masyarakat menghadapi Pemilukada 2013. Menurutnya, jika ada kontrak politik calon kepala daerah yang kemudian terpilih dalam pesta demokrasi, memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. “Seorang walikota yang baru dipilih bisa saja mengelak atau punya banyak alasan kalau ditagih janjinya. Tapi kalau ada kontrak politik, berarti dia harus menanggung risikonya. Semuanya harus tertuang dalam kontrak politik itu,” imbuhnya.

Menurut Brata sudah waktunya masyarakat menuntut para calon jika menjadi kepala daerah namun tidak memenuhi janjinya ketika kampanye. Masyarakat akan dijamin oleh kandidat tersebut sebagaimana kontrak politik yang tertulis. “Kontrak politik kandidat dengan masyarakat bukan politik praktis, melainkan sebuah tuntutan masyarakat kepada kandidat agar bisa serius dalam memimpin,” katanya.

Kontrak politik selama ini hanya kandidat dengan partai politik, padahal paling prinsip adalah dengan masyarakat. Pihaknya mendukung dan mengarahkan agar semua kandidat membuat kontrak politik dengan masyarakat, Hal itu sama saja memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. “Masyarakat bisa menggugat kandidat itu, jika keluar dari komitmen kontrak politik,” pungkasnya.(fkr)

Short URL: http://radarsukabumi.com/?p=17167

Read more »